Vonis Ringan Bagi Koruptor Tak Sesuai Undang-undang

Ilustrasi: Koruptor

Jakarta – Kecenderungan vonis bagi pelaku tindak pidana korupsi dinilai semakin ringan mendapat sorotan dari sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Padahal,  undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sudah cukup komprehensif dalam menindak terpidana korupsi.
Seperti vonis hakim terhadap gubernur non aktif Sumatera Utara Gatot Pudjo Nugroho baru-baru ini, kembali mengingatkan bahwa payung hukum terkait pidana korupsi belum bisa memberi efek jera bagi koruptor.

Menyikapi hal itu, anggota Komisi III DPR RI Tjatur Sapto Edy menegaskan, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah cukup maksimal untuk menghukum para koruptor.

“Undang-undangnya saya kira sudah bagus dan cukup. Bahkan sampai hukuman mati pun sudah ada di situ. Tinggal dalam memutuskan sepenuhnya diserahkan kepada hakim. Sesuai dengan fakta-fakta, sesuai dengan ainul yakinnnya, sesuai dengan hakul yakinnya. Jadi hakim lah yang memutuskan seberapa tinggi putusannya itu,” ujar politisi dari Fraksi Partai Amanat Nasional itu, di Jakarta, Rabu (16/3/2016).

“Untuk beberapa kasus mungkin sudah menjadi justice collaborator dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, sehingga tuntutannya tidak terlalu tinggi. Jadi itu banyak faktor,” tambahnya.

Tjatur lebih lanjut menjelaskan, masih ada jalur kasasi yang bisa ditempuh oleh KPK  untuk mempertegas asas keadilan, jika memang terjadi ketidakadilan di setiap vonis kasus korupsi.

Terpisah, anggota Komisi III DPR Sahat Silaban mendukung pemberian efek jera kepada terpidana korupsi melalui penyitaan harta dan kekayaan yang didapat dari korupsi.

Menurut sahat, memiskinkan terpidana korupsi merupakan salah satu cara yang paling efektif dibandingkan dengan memenjarakannya. Terlebih jika masih bisa mendapatkan keistimewaan berupa pengurangan hukuman.

“Koruptor yang telah divonis itu harus dipermalukan, bahkan dimiskinkan. Jadi bagaimana ada efek jera sebagaimana diharpkan oleh masyarakat. Sehingga anggaran-anggaran pemerintah itu benar-benar dijamin keamanannya, tidak dikorupsi,” demikian tutur politisi Fraksi Partai Nasdem dari Dapil Sumatera Utara II ini.

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR