Walikota dan DPRD Kota Bogor Tak Kompak, Penyusunan Anggaran Terancam

BOGOR – Efek kasus penggelembungan pembelian lahan Jambu Dua yang kini tengah bergulir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jawa Barat, Bandung, membuat komunikasi DPRD dengan pemerintah daerah yang dipimpin Walikota Bogor, Bima Arya Sugiarto memburuk.

Diabaikannya SK Pimpinan DPRD Kota Bogor No. 903-13 tahun 2014, tanggal 5 November 2014 tentang pembelian lahan Jambu Dua senilai Rp17.5 miliar, semakin membuat Badan Anggaran (Banang) perlu ekstra hati-hati. Apalagi, setelah mengetahui Perda Nomor 7 Tahun 2014 yang ditandatangani Walikota Bogor Bima Arya Sugiarto malah menetapkan nilai Rp49.2 miliar.

“Kasus pembelian lahan Jambu Dua yang berujung di Pengadilan Tipikor, membuat kami di Banang DPRD Kota Bogor harus hati-hati sekali. Kami merasa diperdayai. Padahal, kami merasa sudah melakukan prosedur yang benar dalam penetapan anggaran merujuk payung hukum yang berlaku,” kata Ketua DPRD Kota Bogor, Untung Maryono saat diwawancarai indeksberita.com, Jumat (12/8/2016).

Menanggapi soal kasus penggelembungan (mark up) anggaran Jambu Dua, politisi yang juga menjabat sebagai Ketua Banang DPRD Kota Bogor ini merasa peran dewan dalam tata kelola pemerintahan daerah terkait penganggaran, dipinggirkan Tim Angaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkot Bogor.

“Pelajaran berharga buat kami dalam penyusunan anggaran, serta kami harus lebih teliti. Jangan sampai kami terperosok dua kali. Soal penggelembungan anggaran, itu tidak terjadi di DPRD Kota Bogor. Malah sebaliknya, muncul di TAPD. Siapa dalangnya, biar hukum nanti yang mengungkap,” tandasnya.

Komunikasi yang buruk dengan unsur pimpinan Pemkot Bogor, sangat terasa di DPRD Kota Bogor. Salah satu anggota Banang, malah merasa seolah disiasati.

“Seharusnya, TAPD Pemkot Bogor menjalankan apa yang jadi rekomendasi DPRD Kota Bogor terkait pembelian lahan Jambu Dua. Sebab, saat digelar rapat paripurna, tidak hanya unsur Muspida, kepala daerah dan pimpinan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) juga hadir. Ini menjadi catatan bagi kami,” tutur anggota DPRD Kota Bogor, Atti Somadikarya.

Saling sandera anggaran antara pemkot dengan DPRD Kota Bogor akibat kasus penggelembungan belanja, dinilai Dekan Fakultas Hukum Universitas Pakuan, Mihradi, terjadi karena sandungan kasus hukum.

“Kalau itu terjadi, penggunaan anggaran pilihannya memanfaatkan dana di tahun sebelumnya. Soal kasus mark up Jambu Dua ini yang luput ditelusuri yakni hukum administrasi. Intinya, apakah dari kesalahan anggaran saat penyusunan atau dimulai dari penentuan harga yang dilakukan apraisal hingga keluarnya perda di eksekutif. Tapi, jika diketahui ada mark up, itu sudah masuk ranah pidana,” ujarnya.

Terpisah, Anggota Komisi II DPR RI, Diah Pitaloka berharap, terjadinya kasus dugaan korupsi lahan Jambu Dua tidak sampai membuat pelayanan publik terganggu.

“Saya tidak ingin komentari soal potensi saling sandera penyusunan anggaran atau tidaknya. Menurut saya, jika komunikasi memburuk antara dewan dengan pemerintah daerah, yang menjadi suatu kewajiban adalah harus memprioritaskan layanan publik seperti kesehatan hingga pendidikan. Yang harus diutamakan, warga tidak mampu di Kota Bogor masih banyak yang belum mendapat pelayanan maksimal,” ujarnya. (eko)

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR